ETAN Menolak Adm.
Blair sebagai Kepala Intelijen Nasional
Kontak: John M. Miller,
+1-718-596-7668, 917-690-4391
5 Desember - "Kabar bahwa
Presiden-terpilih Obama menunjuk
Admiral Dennis C. Blair sebagai Kepala Intelijen Nasional tidak bisa
diterima," kata East Timor and Indonesia Action Network (ETAN)
hari ini.
"Selama masa jabatannya sebagai
Komandan Wilayah Pasifik, Blair aktif menjalin kembali dan memperkuat
hubungan dengan militer Indonesia di balik pelanggaran HAM yang
sementara berlangsung di Timor Timur dan catatan impunitas terhadap
mereka," kata John M. Miller, Koordinator Nasional ETAN.
"Tindakannya menunjukkan kegagalan
menghalangi tindakan militer Indonesia dan mendorong impunitas terhadap
pejabat senior militer Indonesia yang berlangsung hingga hari ini,"
tambah Miller. "Dia merusak usaha pemerintahan Clinton mendukung
penegakan HAM dan penentuan-diri di wilayah yang diduduki Indonesia dan
menentang usaha kongres membatasi bantuan.”
|
|
“Sungguh
mengecewakan bahwa Obama mempertimbangkan untuk menunjuk
seseorang menduduki posisi sepenting itu pada seseorang yang
telah menunjukkan kekurangpeduliannya terhadap HAM di masa lalu.
|
“Sungguh mengecewakan bahwa Obama
mempertimbangkan untuk menunjuk seseorang menduduki posisi sepenting itu
pada seseorang yang telah menunjukkan kekurangpeduliannya terhadap HAM
di masa lalu. Bisakah kita mengharapkan seseorang yang telah menghambat
usaha menghubungkan HAM dengan bantuan militer menjadi penegak reformasi?
Kami pikir bukan orang seperti ini yang diharapkan publik," said Miller.
Pada bulan April 1999, hanya beberapa hari setelah pihak keamanan
Indonesia dan para milisinya melakukan pembantaian brutal di halaman
gereja, Adm. Blair menyampaikan pesan “bisnis-seperti-biasa” kepada
Jenderal Wiranto, Panglima ABRI saat itu. Setelah kemenangan pro-kemerdekaan
di Timor Timur, Blair segera kembali merestorasi bantuan militer, meski
keluarnya militer Indonesia telah menimbulkan kerusakan parah.
Latar Belakang
Sebagai Kepala Komando AS Pasifik dari
Februari 1999 hingga Mei 2002, Blair adalah pejabat militer AS tertinggi
di wilayah ini selama periode akhir kekerasan di Timor Timur, ketika
tentara Indonesia dan milisianya membunuh, menjarah, dan merusak
infrastruktur bangsa tersebut.
Pada bulan April 1999, Blair bertemu
dengan Jenderal Wiranto di Jakarta, Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI,
hanya beberapa hari setelah puluhan pengungsi di sebuah gereja Katolik
di kota Liquica, Timor Timur diparangi hingga mati oleh anggota milisia
yang didukung oleh militer (termasuk Kopassus) dan pasukan Brimob.
Alih-alih mendesak Wiranto menghentikan para milisia, Blair menjanjikan
bantuan militer baru, yang dipandang militer sebagai “lampu hijau
melanjutkan operasi milisia," menurut Allan Nairn, dalam tulisannya di
majalah
Nation.
Nairn melaporkan bahwa sebuah kawat
rahasia yang meringkas isi pertemuan itu menyebutkan bahwa Admiral Blair
"memberitahu Panglima ABRI bahwa ia mengharapkan masa ketika (ABRI akan)
menjalankan peran pentingnya sebagai pemimpin di wilayah ini. Dia
mengundang Jenderal Wiranto untuk datang ke Hawai sebagai tamunya
sehubungan dengan putaran lanjutan pembicaraan pertahanan bilateral pada
bulan Juli – Agustus 1999. Ia mengatakan komando Pasifik siap mendukung
pertukaran ahli untuk pengembangan kebijakan. Ia menunggu persetujuan
mengirim tim kecil untuk memberikan bantuan teknis kepada polisi dan
personil TNI terpilih tentang teknik pengendalian massa." Nairn menulis
bahwa tawaran terakhir “sangat signifikan”, karena ini akan menjadi
program pelatihan baru pertama AS terhadap militer Indobesia sejak
1992."
Blair jelas-jelas tahu tentang apa yang tengah berlangsung di Timor
Timur pada waktu itu: "Dari sebuah bangunan tanpa jendela di dekat
markas Komando Pasifik yang dikomandani Blair, tujuh analis intelijen di
'Pusat Intelijen gabungan,' pusat intelijen militer terbesar di dunia,
telah mengawasi pergerakan militer dan milisia Indonesia sejak Mei
1998," menurut laporan Washington Post.
Setelah pemilihan Timor Timur yang bersimbah darah memenangkan pro-kemerdekaan,
"Blair dan pejabat militer AS lainnya mengambil sikap memaafkan terhadap
kekerasan yang terjadi seputar referendum di Timor Timur. Jika dilihat
dari sejarah negeri ini, kata mereka, keadaan bisa lebih buruk. ‘Apa
yang mereka lakukan sungguh luar biasa,' kata seorang jenderal petinggi
Pentagon," seperti dilaporkan Dana Priest dari Washington Post.
Blair mengakui bahwa pejabat militer
Indonesia didikan AS termasuk di antara mereka yang dituduh terlibat
dalam kejahatan kemanusiaan di Timor Timur. "Tetapi, Blair mengakui, ia
dan bawahannya tidak pernah berusaha menghubungi kontaknya di Indonesia
yang dilatih melalui IMET atau JCET untuk menghentikan krisis yang
sedang mendidih," kata Priest. "Sangat kecil kemungkinan hubungan
personal yang dijalin melalui program IMET [program pendidikan militer
yang didanai AS] bisa digunakan untuk mengatasi krisis di masa depan,"
kata Blair pada Priest.
Pada bulan April 2000, meski ditentang oleh Duta Besar AS untuk
Indonesia Robert S. Gelbard, para anggota Kongres dan pejabat Departemen
Dalam Negeri, Blair melakukan kunjungan kelas tinggi pertama ke
Indonesia sejak semua bantuan militer dihentikan sebagai dampak
referendum kemerdekaan 1999 di Timor Timur.
Namun pendekatan dan sikap memaafkan dari Blair terhadap elit militer
Indonesia, tidak membantunya dalam peran pasca-militernya sebagai ketua
Komisi Indonesia dalam Council on Foreign Relations (CFR). Pada
tahun 2002, Blair memimpin sebuah delegasi pengamat yang bermaksud
berkunjung ke Papua Barat. Pemerintah menolak membiarkan mereka masuk,
di mana Menteri Luar Negeri menyatakan “tidak ada perlunya bagi mereka
untuk datang ke Papua."
Tujuannya jelas: Papua Barat telah menjadi sasaran baru
brutalitas militer Indonesia dan milisianya. Misi militer adalah
menekan, dengan kekerasan, gerakan kemerdekaan yang kian memanas, para
pendukungnya, dan menteror warga awam – dan pengamat dari luar tidak
dibolehkan masuk. Meski mimpi Blair untuk memperbaharui hubungan militer
dengan Indonesia telah terwujud di bawah pemerintahan Bush, pelanggaran
HAM oleh militer Indonesia terus berlanjut, begitu pula impunitas bagi
para pejabat tingginya.
General Wiranto didakwa dalam sebuah pengadilan yang didukung oleh PBB
di Timor Timur pada
Februari 2003 atas peran
komandonya dalam kekerasan di tahun 1999. Serangan atas gereja Liquica
adalah salah satu kejahatan kemanusiaan yang disebutkan dalam dakwaan.
Sekarang ia adalah salah satu calon presiden terkemuka untuk pemilihan
umum yang akan berlangsung tahun depan.
-30-
lihat juga
·
Kebijakan Luar Negeri dalam Focus -
Obama: Hadapi Militer Indonesia
·
Menegakkan HAM dengan Membatasi Bantuan Militer ke
Indonesia – Tanggapan ETAN terhadap Editorial
Wall Street Journal, "Ujian Indonesia atas Obama"