Today, Mary Robinson made a trip to Liquica to meet with members of the Truth, Reception and Reconciliation Commission and with an East Timorese widows' organization named Rate Laek. Below is the letter that was presented to Mary Robinson by members of Rate Laek; the letter calls for strong support for an international tribunal for East Timor.

Hari ini, Mary Robinson ke Liquica untuk mengunjungi anggota-anggota Komisi Kebenaran, Penerimaan dan Rekonsiliasi dan dengan organisasi janda bernama Rate Laek. Di bawah adalah surat yang diberi kepada Mary Robinson dari anggota-anggota Rate Laek; surat ini menuntut dukungan kuat untuk tribunal internasional untuk Timor Lorosa'e.

24 August 2002

To Mary Robinson, UN High Commissioner for Human Rights,

We are women, victims and family members of victims of the Liquica massacre and we have formed an organization called Rate Laek (Tetum for 'without graves'). We wish to express our appreciation for your presence with us. Your visit here means that you care about our suffering.

We are women who have been interrogated and violated, women who have lost our family members, and women who carry great burdens from the loss of our husbands who were killed and disappeared. We are still waiting to know when will we see justice? At times, 'justice' seems to be moving farther and farther away from us and we wonder what can help us heal from our deep wounds.

The Ad Hoc Tribunal in Jakarta has not given us anything; in fact, it has only increased our suffering. We feel sick to hear that military and police officers who were part of the planning and even directly involved in killing our family members are free without any sentence and without any accountability. From the beginning, we rejected the establishment of the Indonesian Ad Hoc Tribunal because we knew that the decision would not give justice or truth to us, victims and families of victims. For 25 years, we have experienced the Indonesian justice system, and we do not believe that the Indonesian tribunal is credible unless there is a complete reformation.

We continue to be committed to our demand for an international tribunal. Without an international tribunal, those who have carried out crimes will continue to be free and we will continue to suffer injustice in our daily lives.

We know that in order to establish an international tribunal, there must be international support and solidarity. For that reason, we strongly hope that you will assist our global campaign for an international tribunal for East Timor. We need to give particular attention to those countries that are members of the United Nations Security Council.

In our own government, the issue of justice has been pushed to the side and is not a top priority. This can be seen in the fact that government officials are discussing and planning a regulation on amnesty and pardon as a means to resolve past serious crimes cases. We are also concerned that reconciliation is only being carried out between government officials and formerly pro-autonomy leaders now in Indonesia. We are victims and families of victims, and yet we have not been included in the process of reconciliation. We believe that true reconciliation must happen between victims and their families and those who carried out crimes, not merely between leaders. For this reason, we strongly request your office encourage our government to listen to our calls for justice and truth for all victims.

We are aware that this struggle for justice and healing - for ourselves, our families and our community - will take a long time. We are grateful for your support during these years that we have suffered. We hope for your continued support, cooperation, and solidarity in our search for truth and justice.

Respectfully,

Rate Laek

Kepada Mary Robinson, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia,

Kami perempuan korban dan keluarga korban pembantaian di Liquica yang bergabung dalam organisasi Rate Laek (artinya tanpa kuburan) menyampaikan rasa senang hati dengan kehadiran anda di tengah-tengah kami. Kedatangan anda di tengah-tengah kami berarti anda turut memperhatikan penderitaan kami.

Kami adalah perempuanperempuan yang pernah disiksa, perempuan yang kehilangan keluargannya dan perempuan yang menanggung beban ganda akibat kehilangan suami yang mati terbunuh dan hilang, masih menunggu "kapankah akan ada keadilan bagi kami". Kadang kata "keadilan" ini semakin jauh dan lari dari kami. Lalu dengan apakah untuk bisa mengobati luka kami yang sangat mendalam ini.

Pengadilan Ad Hoc yang digelar di Jakarta pun tidak memberikan apa-apa buat kami malah menambah penderitaan kami. Kami sakit bila mendengar pejabat-pejabat militer dan kepolisian yang dulu ikut merencanakan dan bahkan turun langsung membunuh kami dan keluarga kami malah bebas tanpa dikenakan hukuman dan diminta pertangungjawaban apapun. Dari awal kami sudah menolak terbentuknya pengadilan ad hoc di Indonesia karena kami tahu bahwa putusannya tidak akan memberikan rasa keadilan dan kebenaran bagi kami korban dan keluarga korban.Sesudah 25 tahun mengalami sistem pengadilan Indonesia, kami tidak lagi percaya kredibilitas pengadilan di Indonesia, tanpa reformasi yang menyeluruh.

Kami tetap berkomitmen untuk menuntut pengadilan Internasional karena tanpa pengadilan internasional maka para pelaku kejahatan tetap bebas sementara kami tetap menderita 'ketidakadilan" dalam kehidupan kami sehari-hari.

Kami tahu bahwa untuk membentuk suatu pengadilan internasional tentu nya dibutuhkan dukungan dan solidaritas internasional, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan anda membantu menkampanyekan isu pengadilan internasional ini di dunia internaional lebih-lebih negara-negara yang menjadi anggota tetap dewan keamanan.

Di dalam pemerintah kami juga isu keadilan dikesampingkan dan tidak menjadi prioritas utama. Hal ini di lihat dengan adanya pejabat-pejabat pemerintah yang malah membahas dan merancang regulasi tentang Amnesti dan Pengampunan untuk meyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi pada masa lalu. Selain itu masalah rekonsialiasi juga hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat dengan lider-lider otonomi yang ada di Indonesia. Kami sebagai korban dan keluarga korban tidak dilibatkan dalam proses rekonsialiasi. Bagi kami rekonsiliasi yang baik yaitu rekonsiliasi antara korban atau keluarga korban dengan pelaku kejahatan bukan rekonsiliasi antara para pejabat. Sehingga kami menuntut supaya agar komisaris tinggi menekan pemerintah kami untuk lebih megedepankan suara korban dan keluarga korban akan tuntutan keadilan dan kebenaran bagi korban.

Kami sadar bahwa perjuangan kami masih panjang untuk memulai proses penyembuhan diri kami sendiri, keluarga dan masyarakat kami. Kami berterima kasih atas dukungan anda pada kami selama tahun-tahun penderitaan kami. Kami tetap mengharapkan dukungan anda dalam menjalin kerjasama dan solidaritas internasional dalam mencari suatu keadilan dan kebenaran.

Hormat kami,

Rate Laek,

La'o Hamutuk The East Timor Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis Institutu Timor Lorosa'e ba Analiza no Monitor Rekonstrusaun PO Box 340, Dili, East Timor (via Darwin, Australia) Mobile +61-408-811373 ; Land phone +670-390-325-013 Email: laohamutuk@easttimor.minihub.org Web: http://www.etan.org/lh

Back to 
August menu
July
Main Postings Menu