etmnlong.gif (2291 bytes) spacer

ETAN Condemns Administration Waiver Permitting Weapons Sales to Indonesia

also in Bahasa Indonesia: ETAN Mengutuk Tindakan Pemerintahan Bush Mengijinkan Penjualan Senjata ke Indonesia

For Immediate Release

Contact: John M. Miller (718) 596-7668; (917) 690-4391 (cell)
Karen Orenstein (202) 544-6911

November 22, 2005 - The East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) strongly condemned the State Department’s waiver of newly legislated restrictions on U.S. military assistance to Indonesia. The Department announced today that “it is in the national security interests of the United States to waive conditionality pertaining to Foreign Military Financing (FMF) and defense exports to Indonesia.” The restriction was contained in the Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 2006, which became public law only last week.

In response, ETAN has issued the following statement:

ETAN condemns in the strongest terms possible the State Department’s issuance of a national security wavier that removes all congressional restrictions on military assistance for Indonesia. U.S. support for an unreformed military which remains above the law is not in the interest of the United States or Indonesia. This is a profoundly disappointing and sad day for human rights protections everywhere but especially in Indonesia, Timor-Leste, and the U.S.

Not even two weeks ago, Congress sent a clear message to the Indonesian government and security forces that it expected real improvements in military reform, human rights protections, and accountability for crimes against humanity and other serious crimes before FMF could be provided and lethal equipment exported to Indonesia. Secretary Rice has completely undermined that message and undermined congressional intent by doing so.

The State Department’s action is simply a transparent abuse of discretion granted to the executive by Congress.

The State Department’s statement that “The U.S. remains committed to pressing for accountability for past human rights violations, and U.S. assistance will continue to be guided by Indonesia's progress on democratic reform and accountability” could not ring more hollow. With what leverage will the State Department press for accountability? The Bush administration just gave all remaining leverage away.

With the stroke of a pen, Secretary Rice and President Bush betrayed the untold tens of thousands of victims of the Indonesian military’s brutality in Indonesia and Timor-Leste and undermined efforts at democratic reform.

For more background see http://etan.org/issues/miltie.htm.

ETAN advocates for democracy, justice and human rights for East Timor and Indonesia. ETAN calls for an international tribunal to prosecute crimes against humanity committed in East Timor from 1975 to 1999 and for continued restrictions on U.S. military assistance to Indonesia until there is genuine reform of its security forces.

-30-

 

see also ETAN Rejects Added Aid for Indonesian Military; Responds to Bush Administration’s Waiver Justification

ETAN Urges Secretary of State to Promote Justice and Rights, Not Military Might, During Upcoming Trip to Indonesia [Please note Secretary Rice has postponed her trip.]

Sample news coverage


ETAN Mengutuk Tindakan Pemerintahan Bush Mengijinkan Penjualan Senjata ke Indonesia

Agar Segera Disebarluaskan

Kontak: John M. Miller, (718)596-7668; 917-690-4391 (Telepon Genggam)

Karen Orenstein (202)544-6911

22 November 2005 – East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) mengutuk tindakan State Department (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat) yang menerbitan surat pengabaian atau pembatalan atas pembatasan bantuan militer Amerika Serikat kepada Indonesia yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Congress. Hari ini, State Department mengumumkan bahwa “kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat adalah alasan mengapa dilakukan pengabaian atau pembatalan atas persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan Foreign Military Financing (FMF)(Pendanaan bagi Militer Asing) dan ekspor persenjataan ke Indonesia.” Persyaratan-persyaratan yang membatasi itu terdapat di dalam Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 2006 (Undang-undang Apropriasi Operasi Luar Negeri, Pendanaan Ekspor dan Program Terkait tahun 2006) yang baru saja diberlakukan minggu lalu.

 Sebagai tanggapan, ETAN mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

ETAN secara tegas mengutuk tindakan  State Department yang berakibat dihapuskannya semua pembatasan bantuan militer Amerika Serikat kepada Indonesia yang sebelumnya sudah dimandatkan oleh Congress. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan Amerika Serikat kepada militer Indonesia yang kebal hukum tersebut tidak dianggap sebagai kepentingan Amerika Serikat dan Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat mengecewakan dan menyedihkan bagi pendukung hak asasi manusia, khususnya di Indonesia, Timor-Leste, dan Amerika Serikat.

Belum genap dua minggu lalu, Congress menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada pemerintah dan angkatan bersenjata Indonesia bahwa reformasi militer yang nyata, perlindungan hak asasi manusia, pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan serius lainnya, sebagai persyaratan bagi penyediaan bantuan FMF dan ekspor senjata ke Indonesia. Dengan tindakan tersebut, Secretary of State (Jabatan kepala State Department) Condoleezza Rice telah sepenuhnya mengabaikan pesan dan kehendak Congress.

Tindakan State Department  merupakan penyalahgunaan terang-terangan atas diskresi yang diberikan oleh Congress kepada pemegang kekuasaan eksekutif.

Pernyataan State Department bahwa “Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk memberi tekanan bagi pertanggungjawaban hukum bagi pelanggaran hak asasi manusia, dan bantuan Amerika Serikat akan terus ditentukan oleh perkembangan reformasi demokratis dan akuntabilitas di Indonesia”, tanpa dasar sama sekali. Dengan apa State Department dapat memberikan tekanan bagi terwujudnya akuntabilitas? Pemerintah Bush telah membuang satu-satunya dasar untuk untuk itu.

Dengan segores pena, State Secretary Condoleezza Rice dan Presiden Bush telah mengkhianati puluhan ribu korban kebrutalan militer Indonesia, Timor Leste, dan memperlemah upaya-upaya reformasi demokratis.

Untuk latar belakang selengkapnya, lihat http://etan.org/issues/miltie.htm

ETAN mendukung demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia bagi Timor Timur dan Indonesia. ETAN menyerukan dibentuknya mahkaman internasional untuk mengadili kejahatan melawan kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur antara tahun 1975 sampai dengan 1999, dan agar bantuan militer Amerika Serikat kepada Indonesia terus dibatasi sampai reformasi angkatan bersenjata Indonesia tercapai.

 

Facebook

ETAN Cause on Facebook
---
ETAN Group on Facebook

Twitter
ETAN Blog ETAN's Blog

ETAN listservs

Subscribe to ETAN's e-mail Listservs


Google
WWW http://www.etan.org

 
     
bar
  spacer

 

make a pledge via credit card here

Bookmark and Share

Background | Take Action | News | Links | What You Can Do | Resources  | Contact

ETAN Store | Estafeta | ImagesHome | Timor Postings | Search | Site Index |