Selama kurun waktu sepuluh tahun ini ketidaktertarikan komunitas internasional, serta usaha-usaha aktif dari pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menghalang-halangi prospek keadilan atas kejahatan-kejahatan HAM berat yang dilakukan selama Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia. Dengan mengenyampingkan tuntutan dari rakyatnya sendiri, pemerintah Timor Leste dewasa ini terus melanjutkan pengabaian atas tuntutan bagi keadilan dan pengakhiran impunitas tersebut.

Kami amat prihatin atas pidato 30 Agustus 2009 yang baru lalu dari Presiden RDTL Jose Ramos-Horta, serta tindakan-tindakan pemerintah R.I. dan Timor Leste yang berujung pada dilepaskannya Martenus Bere, seorang pimpinan milisi yang tengah berada dalam status sebagai terdakwa. Pelepasannya yang dilakukan secara ekstra-yudisial (bahkan ditengarai ilegal!), tidak saja melanggar hukum internasional, namun juga supremasi hukum (rule of law) dan konstitusi RDTL.

Dengan tegas kami menyatakan ketidaksetujuan atas pernyataan Presiden Ramos-Horta bahwa upaya penegakan keadilan adalah 'urusan yang sepele'. Kami juga tidak sependapat bahwa adalah sebuah keniscayaan untuk menyeret satu per satu, semua saja yang diduga melakukan kejahatan HAM antara tahun 1974 dan 1999 di wilayah yang dulu dikenal sebagai Timor Timur, sebagaimana halnya juga kami tidak sependapat untuk membiarkan agar tidak satu orang pun dihadapkan ke pengadilan. Pihak-pihak yang mengeluarkan perintah/komando seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan pengadilan yang tidak memihak. Kami percaya bahwa penegakan hukum dan akuntabilitas atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang berlangsung selama pendudukan di wilayah yang dulu dikenal sebagai Timor Timur, akan membangun demokrasi yang sehat dan penghormatan atas supremasi hukum di kedua negara; serta melempangkan jalan bagi rekonsiliasi di antara kedua bangsa. Sampai keadilan ditegakkan, tidaklah sepatutnya kedua negara 'melupakan masa lalu'. Kami turut bersolidaritas kepada siapa saja di Timor Leste, maupun  segenap kalangan di mana pun, yang menyerukan tuntutan bagi Tribunal Internasional bagi Timor Leste.

Kami mengakui bahwa para korban pelanggaran HAM di Indonesia dan Timor Leste memiliki banyak kesamaan, termasuk keinginan untuk melihat pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas penderitaan mereka dihadapkan ke pengadilan. Kami juga mendukung kesimpulan Kongres Korban yang baru saja rampung digelar di Dili dan bertekad untuk bekerja bahu-membahu dalam kampanye bersama memperjuangkan reparasi dan melawan impunitas.

Oleh karena itu:

• Kami mendesak komunitas internasional serta kedua negara Indonesia dan Timor Leste untuk menanggapi rekomendasi-rekomendasi yang telah tercantum di dalam Laporan Final CAVR, termasuk seruannya bagi sebuah tribunal internasional.

• Kami juga menyerukan agar tidak ada negara yang menjual persenjataan atau pelatihan bagi militer Indonesia, sampai mau dan mampu menunjukkan akuntabilitasnya atas kejahatan-kejahatan HAM masa lalu.

• Kami mendesak pemerintah Indonesia agar implementasikan sepenuh-penuhnya rekomendasi-rekomendasi yang telah dinyatakan atasnya oleh Lap. Final CAVR, diawali dengan pengakuan resmi atas penerimaan Laporan Finalnya (Chega!), yang diikuti pembahasan resmi dengan DPR R.I.

• Pemerintah Indonesia bersama RDTL seyogianya melaksanakan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP/CTF), khususnya mengacu pada bagian mengenai pembentukan Komisi untuk Orang Hilang dan Pusat Dokumentasi dan Resolusi Konflik.

Jakarta, 12 September 2009

Asmara Nababan – Koordinator, KKPK (Kelompok Kerja Pengungkapan Kebenaran)
Galuh Wandita – ICTJ (International Center for Transitional Justice), Jakarta
Rafendi Djamin – HRWG (Human Rights Working Group)
Usman Hamid – KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan )
Miryam Nainggolan – KKPK (Kelompok Kerja Pengungkapan Kebenaran)
Garda Sembiring – PEC (People's Empowerment Consortium)
Mugiyanto – Ikohi (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia)
Hilmar Farid – JKB (Jaringan Kerja Budaya)
Rusdi Marpaung – Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor)
Dedi Ali Ahmad – PBHI Nasional (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia)
John M. Miller – ETAN (East Timor and Indonesia Action Network)


Latar Belakang

Pada bulan Februari 2003, Unit Kejahatan Serius (Serious Crimes Unit) mendakwa Martenus Bere dan anggota-anggota milisi Laksaur lainnya atas kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mencakup pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, penghilangan paksa, dll. Bere, para anggota Milisi Laksaur, serta perwira militer Indonesia lainnya didakwa selaku pelaku pembantaian Gereja Suai tanggal 6 September 1999. Mereka didakwa membunuh 30 orang sipil tak bersenjata, termasuk tiga orang rohaniwan, di antaranya Pastor Dewanto. Bere sendiri ditangkap pada awal bulan Agustus 2009 lalu oleh satuan Kepolisian Nasional Timor Leste. Sebelum peristiwa tersebut, ia beserta lebih dari 300 orang yang berstatus sebagai terdakwa di hadapan Unit Kejahatan Serius (SCU) tinggal dengan bebas di wilayah negara Indonesia – yang memang menolak bentuk kerja sama apa pun dengan mekanisme keadilan internasional – terkait kejahatan HAM di Timor Leste. Sungguhpun Hakim di Timor Leste telah memerintahkan agar Bere dihadapkan ke muka pengadilan, akan tetapi pada tanggal 30 Agustus 2009 ia dilepaskan dari rumah tahanan dan ditempatkan di bawah naungan Kedutaan Besar Indonesia di Dili, di bawah perintah PM Xanana Gusmao dan Menteri Kehakiman Lucia Lobato. Sampai kini Bere diyakini masih berada di wilayah Timor Leste.

Pada tanggal 30 Agustus yang baru lalu, Presiden RDTL Ramos Horta dalam kesempatan peringatan 10 Tahun Referendum menyatakan, “Marilah melupakan masa lalu. Tidak akan ada Tribunal Internasional”. Tanpa menunjukkan pendasarannya, ia serta-merta menambahkan, “Saya mohon agar kita semua mengabaikan tuntutan mereka yang begitu mengada-ada bahwa ketiadaan penegakan keadilan dan tuntutan hukum akan mendorong impunitas dan kekerasan”. PM Horta juga menyatakan bahwa, “Kami tidak akan menggantikan Indonesia dalam perjuangan mereka sendiri atas penegakkan demokrasi, HAM dan keadilan”.