etmnlong.gif (2291 bytes) spacer

 

Pemerintahan President Bush Melatih Para Anggota Kelompok Teroris Indonesia

Bush Administration Trains Members of Indonesian Terrorist Groups

Abandons Human Rights for Indonesia to Train Its Worst Military and Police

Contact: John M. Miller (ETAN), (917) 690-4391
Ed McWilliams (WPAT), (703) 899-5285

December 19, 2007 - Human rights advocates have learned that the U.S. is training members of Kopassus, the notorious Indonesian Special Forces unit with a long record of human rights violations. The similarly-brutal Brimob, the para-military mobile police brigade, is receiving training as well.

The East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) and the West Papua Advocacy Team (WPAT) today strongly condemned U.S. training for the two units, saying that it undermines the little credibility the U.S. has left in promoting human rights and accountability in Indonesia. ETAN and WPAT urged Congress to intervene to prevent such training and called on the administration to publicly pledge not to provide further assistance to the two units.

Brimob  
Brimob  

"The Bush administration promised Congress that it would ‘carefully calibrate’ any security assistance to promote reform and human rights," said John M. Miller, National Coordinator of ETAN. "Getting in bed again with Kopassus and Brimob promotes the opposite. Clearly, the administration's moral gauges are in need of a major realignment."

"The Bush administration may see Kopassus and Brimob – the worst of the worst among Indonesia’s security forces -- as allies against terrorism, but, to most, they act like terrorist groups, regularly targeting civilians for political ends," added Miller.

"Up until the present, Kopassus and Brimob have long histories of violating human rights throughout Indonesia, notably in West Papua, in East Timor and elsewhere," said Ed McWilliams of WPAT and former Political Counselor at the U.S. Embassy in Jakarta from 1996 to1999. "There can be no doubt that Kopassus and Brimob will portray the training as an exoneration by the U.S. Their many victims will shake their heads in disbelief at the U.S. government claim that it is using security assistance to promote human rights." In the past, Congress has cut off military assistance for the Indonesian military specifically because of the kind of brutality that Kopassus -- identifiable by their red berets -- is known for.

"Assertions that the trainees were vetted for past human rights violations before receiving International Military and Education Training (IMET) or other training are pointless. They will bring the experience gained by such training back to their units. This can only make them more efficient at their villainous activities," added McWilliams. He also noted that a 2005 Congressional study revealed that vetting for IMET programs was ineffective. The State Department continues to describe its defective vetting program as a "work in progress."

Background

Kopassus patchThe poor human rights records of both Kopassus and Brimob are well-documented by Amnesty International and other human rights organizations. This week in the Consolidated Appropriations bill, Congress again recognized the need to hold accountable those responsible for past human rights violations in Indonesia and East Timor, many of which involved Brimob and Kopassus. The bill also seeks to strengthen U.S. law to prevent training of units that have “committed gross violations of human rights.”

A covert Kopassus operations manual, found in the ashes of East Timor after Indonesia withdrew in 1999, states that Kopassus personnel were to be prepared in the "tactic and technique" of "terror" and "kidnapping."

Dr. Damien Kingsbury, an Australian expert on the Indonesian military, has written that "Kopassus has murdered and tortured political activists, trade unionists and human rights workers. It has also trained, equipped and led militias in East Timor, West Papua and Aceh, and Kopassus members trained the notorious Laskar Jihad Islamic militia, which stepped up conflict in the Ambon region, leaving up to 10,000 dead. It was Kopassus that murdered Papuan independence leader Theys Eluay in 2001." Kopassus was also involved in the 1998 killing of students and the kidnapping of pro-democracy activists in Jakarta.

Major General Sunarko, the current commander of Kopassus, was stationed in East Timor in 1996 and 1997 and again in 1999, where he was Intelligence Assistant to the Kopassus Commander. Kopassus played a key role in organizing the militia in East Timor at that time.

Current Brimob Commander Police General Inspector Sylvanus Wenas and others were accused by Komnas HAM, Indonesia's National Commission on Human Rights, of gross violations of human rights in an attack on a student hostel in Abepura, West Papua, in 2000. Several times this year, Brimob attacked the Kingmi Church in Jayapura, West Papua.

A report commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights states that Brimob officers committed most of the violations of human rights by police in East Timor in 1999. Brimob was involved in massacres in Liquiça in April and at the Suai cathedral in September and an attack on the UN compound in early September.

In all cases, senior Kopassus and Brimob personnel have not been brought to justice.

-30-
 

subscribe today to the east-timor listserv


Pemerintahan President Bush Melatih Para Anggota Kelompok Teroris Indonesia 
 
Mengabaikan Hak Asasi Manusia bagi Indonesia
 
19 Desember 2007 -- Para pejuang Hak Asasi Manusia menyingkapkan bahwa Amerika Serikat memberikan pelatihan bagi para anggota Kopassus (Komando Pasukan Khusus), satuan khusus militer yang terkenal buruk karena catatan panjang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukannya. Satuan yang sama brutalnya, yaitu Brimob (Brigade Mobil), satuan kepolisian yang berciri militer, juga menerima pelatihan tersebut. .

Hari ini, The East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) dan  the West Papua Advocacy Team secara tegas mengutuk pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Amerika Serikat atas dua satuan tersebut, karena pelatihan-pelatihan tersebut merusak kredibilitas Amerika Serikat yang sudah tersisa sedikit itu dalam hal dukungan terhadap hak asasi dan akuntabilitas di Indonesia. ETAN dan WPAT mendesak  Congress untuk mengintervensi, menghentikan pelatihan-pelatihan tersebut dan meminta Pemerintahan Bush berjanji di hadapan publik untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada dua unit tersebut. 

"Pemerintahan Bush berjanji kepada Congress bahwa mereka akan 'secara cermat menyesuaikan' bantuan militer untuk mendukung reformasi dan Hak Asasi Manusia", demikian dikatakan oleh John M. Miller, Koordinator Nasional ETAN. "Kembali bergandengan tangan dengan Kopassus dan Brimob justru merupakan langkah terbalik. Standar moral Pemerintahan Bush rupanya perlu untuk diluruskan." 
 
"Pemerintahan Bush melihat Kopassus dan Brimob -- unit-unit terburuk dalam tubuh angkatan bersenjata Indonesia -- sebagai rekanan untuk melawan terorisme, akan tetapi unit-unit ini justru bertingkah seperti kelompok teroris, secara reguler mengorbankan penduduk sipil untuk mengejar tujuan-tujuan politik mereka," demikian ditambahkan oleh Miller.

"Sampai saat ini, Kopassus dan Brimob mempunyai catatan panjang pelanggaran Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia, yaitu Papua Barat, Timor Timur, dan di berbagai tempat," kata  Ed McWilliams dari WPAT yang adalah juga mantan Penasihat Politik di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta periode 1996 sampai 1999. "Tidak diragukan lagi Kopassus and Brimob memandang pelatihan-pelatihan tersebut sebagai pernyataan dari Amerika Serikat bahwa Kopassus dan Brimob tidak bersalah.  Para korban Kopassus dan Brimob tentunya menggelengkan kepala tidak percaya atas klaim pemerintah Amerika Serikat bahwa bantuan militer mendukung Hak Asasi Manusia."  Sebab, dahulu Congress pernah memutuskan bantuan militer ke Indonesia dikarenakan kebrutalan Kopassus, yang juga dikenal sebagai satuan baret merah itu.

"Penegasan bahwa para peserta latihan disaring berdasarkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pernah dilakukan sebelum mereka itu menerima bantuan International Military and Education Training (IMET) (Pelatihan Pendidikan Militer Internasional)  dan pelatihan-pelatihan lainnya, adalah omong kosong belaka. Para peserta latihan tersebut akan membagikan hasil pelatihan itu kepada unit-unit mereka. Pelatihan-pelatihan itu hanya menjadikan mereka ini lebih efisien dalam aktivitas-aktivitas kejahatan," ditambahkan oleh  McWilliams. Dia juga menyebutkan bahwa sebuah studi yang diselenggaran oleh Congress pada tahun 2005 menyingkapkan bahwa penyaringan bagi program-program IMET, tidak efektif. Akan tetapi State Department (Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat) terus saja berdalih bahwa program penyaringan tersebut masih dalam rangka perbaikan berkelanjutan."

Latar Belakang

Buruknya catatan Hak Asasi Manusia dari Kopassus dan Brimob didokumentasikan secara cermat oleh Amnesty International dan kelompok Hak Asasi Manusia lainnya. Minggu ini, dalam Consolidated Appropriations Bill (Undang-undang Apropriasi Terpadu), Congress sekali lagi menyadari pentingnya pertanggungjawaban atas para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Timor Timur, yang sebagian besar adalah para anggota Brimob dan Kopassus. Undang-undang tersebut juga memperkuat hukum Amerika Serikat supaya dapat mencegah pelatihan bagi satuan-satuan yang "melakukan pelanggaran serius Hak Asasi Manusia."

Sebuah buku petunjuk operasi bagi para anggota Kopassus, yang tersembunyi bagi masyarakat luas, ditemukan di tengah reruntuhan di Timor Timur setelah Indonesia mengundurkan diri di tahun 1999. Di dalam buku petunjuk operasi tersebut, terdapat petunjuk yang mengatakan bahwa para anggota Kopassus dilatih dengan "taktik dan teknik" untuk melakukan "teror" dan "penculikan".

Dr. Damien Kingsbury, seorang warga negara Australia ahli tentang militer Indonesia, menulis bahwa "Kopassus telah membunuh dan menyiksa para aktivis politik, anggota serikat buruh, dan pekerja Hak Asasi Manusia. Kopassus juga telah melatih, melengkapi, memimpin milisi-milisi di Timor Timur, Papua Barat, dan Aceh, dan milisi Islam Laskar Jihad yang bertanggungjawab atas konflik di Ambon, yang memakan korban jiwa sekitar 10,000 orang. Kopassus membunuh pemimpin gerakan kemerdekaan Papua Theys Eluay di tahun 2001." Kopassus juga telah terlibat dalam peristiwa pembunuhan para mahasiswa dan penculikan para pendukung demokrasi di Jakarta di tahun 1998.

Mayor Jenderal Sunarko, komandan Kopassus saat ini, ditugaskan di Timor Timur pada tahun 1996, 1997 dan 1999, sewaktu ia menjabat sebagai Asisten Inteligen bagi Komandan Kopassus saat itu. Kopassus memainkan peranan kunci dalam mengorganisasikan milisi-milisi di Timor Timur saat itu.

Komandan Brimob saat ini, Inspektur Jenderal Sylvanus Wenas pernah adalah salah satu tertuduh dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia penyerangan atas asrama mahasiswa di Abepura, Papua Barat pada tahun 2000. Tahun ini, beberapa kali Brimob juga melakukan serangan atas Gereja Kingki di Jayapura, Papua Barat.

Sebuah laporan yang dimandatkan oleh Office of the High Commissioner for Human Rights (Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia) Perserikatan Bangsa Bangsa, menyingkapkan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh angkatan kepolisian di Timor Timur pada tahun 1999, paling banyak dilakukan oleh para perwira Brimob.  Brimob juga terlibat dalam pembantaian di Liquica pada bulan April, di Gereja Katedral Suai pada bulan September, dan serangan atas kamp Perserikatan Bangsa Bangsa di bulan September tahun yang sama.

Akan tetapi, tidak dalam satu kasus pun perwira senior Kopassus dan Brimob dihadapkan ke depan pengadilan.

Support ETAN's Work for Justice!

"I’ve long admired ETAN’s work. For well over a decade, ETAN has conducted some of the most effective  grassroots campaigns I know. With limited resources, they helped free a nation and fundamentally changed policy toward one of the U.S.’s closest and most repressive allies, Indonesia."  —Amy Goodman, host of “Democracy Now!

Make a monthly pledge via credit card
 click here

subscribe to ETAN's news listserv on East Timor (it's free)


Google
WWW http://www.etan.org

 
     


bar
  spacer

 

make a pledge via credit card here

Bookmark and Share

Background | Take Action | News | Links | What You Can Do | Resources  | Contact

ETAN Store | Estafeta | ImagesHome | Timor Postings | Search | Site Index |